Pemilihan Gubernur Oleh DPRD Provinsi; Review RUU Pemilihan Kepala Daerah

Oleh : A. RYZA FARDIANSYAH (Indonesia Constitution Society)

Implementasi Demokratisasi Dalam Paradigma Penyelenggaraan Negara

Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini sedang menjadi agenda pembahasan di Komisi 2 DPR RI, adalah RUU yang secara substansial menawarkan model yang berbeda untuk pelaksanaan pemilukada yang selama ini dilaksanakan di Indonesia.

Spirit untuk membuka ruang demokratisasi yang seluas-luasnya yang menjadi spirit utama reformasi, yang pada hari ini terimplementasi dalam sistem pemilu langsung merupakan hal yang paling substansial dalam upaya mewujdkan demokratisasi di Indonesia. Namun, diskursus demokratisasi seharusnya berada dalam frame negara sebagai sebuah organisasi. Bahwa, sebagai sebuah tatanan sistem kelembagaan, implementasi demokratisasi tidak bisa dilepaskan dari paradigma pengelolaan negara dan tetap menempatkan welfare state sebagai tujuan utama dari setiap penyelenggaraan negara.

Bagaimanapun juga, memandang negara sebagai sebuah organisasi sosial adalah sebuah keniscayaan. Artinya, diskursus apapun yang dikaitkan dengan negara, implementasinya adalah titik temu antara ide-ide fundamental diskursus tersebut dengan paradigma penyelenggaraan negara sebagai sebuah organisasi sosial. Tentu saja hal ini akan menyeret ide dari setiap diskursus untuk masuk dalam ranah kelembagaan hingga pembahasan tentang bagaimana model pembagian kewenangan antar lembaga negara.

Begitupun dengan Pemilihan Umum. Sebagai salah satu model penerapan demokratisasi,  tidak dapat dinafikkan bahwa Pemilihan Umum menjadi inti dari manifestasi demokrasi di setiap negara. Sehingga, penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan sebagai ciri utama negara demokrasi. Hal mana kemudian menjadikan pemilihan umum sebagai agenda wajib yang mendapatkan legitimasinya pada penerimaan akan konsep tentang sebuah negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.

Hal ini dikarenakan konsep demokrasi yang ideal pada negara-negara modern mengambil ide dasarnya pada paradigma kontrak sosial. Dapat dikatakan bahwa Rosseau telah berhasil merumuskan formulasi yang dapat mempertemukan antara kekuasaan penyelenggaraan negara dengan penghargaan atas hak-hak rakyat. Sampai saat ini pun, paradigma tersebut masih dominan menjadi injeksi utama konsep penyelenggaraan negara di setiap negara.

Sebagai sebuah negara yang mendeklarasikan penerimaannya terhadap konsep-konsep demokrasi, maka hal tersebut juga menjadi agenda wajib penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun, implementasi pemilu tentu saja bukanlah hal yang tidak tertata, atau tidak terintegrasi dalam model kelembagaan penyelenggaraan negara. Dimana, implementasi pemilu sebagai manifestasi murni demokratisasi tentu saja akan diperhadapkan dengan kompleksitas pertimbangan yang menjadi sub-sub diksursus dalam tema penyelenggaraan negara sebagai sebuah organisasi sosial.

Disinilah tantangan sebenarnya yang harus dihadapi bagi setiap penyelenggaraan pemilu bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bahwa stabilitas ekonomi dan sosial sebagai salah satu indikator terwujudnya civil society membuat implementasi pemilihan umum harus menghadapi dilema besar. Jumlah Political Cost yang harus dikeluarkan oleh pemerintah demi melaksanakan agenda wajib ini menjadi satu hal yang memunculkan anomali perspektif ketika hal ini harus dipandang dari sisi penggunaan anggaran dan fakta yang dihasilkan oleh setiap penyelenggaraan pemilu.

Bagi sebagian orang, gagalnya pemilu menghasilkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat memang bukan hal yang terkait dengan sistem penyelenggaraan pemilu. Biar bagaimanapun, pemilu sebagai sebuah sistem praktis tidak memiliki daya apapun untuk masuk dan mengintervensi ranah moralitas setiap kandidat. Namun, mayoritas masyarakat yang telah sampai pada titik kulminasi penantiannya melihat pemilu telah gagal untuk mewujudkan kesejahteraan apabila hal tersebut harus dibenturkan pada perspektif penggunaan anggaran.

Political Cost yang besar dan tidak linear dengan implementasi kewenangan atributif para pejabat juga menjadi hal lain yang harus diperhadapkan pada implementasi pemilu di Indonesia. Mungkin hal ini adalah salah satu alasan dasar terbitnya RUU Pemilihan Kepala Daerah yang kemudian merubah konsep pemilihan Gubernur dari direct election menjadi parliamentay election. Tentu saja hal ini diluar asumsi politik yang menjadi alasannya dan tidak menempatkan hal tersebut menjadi rasionalisasi atau pembenaran yang membebaskan konsep tersebut dari telaah-telaah akademik.

RUU Pemilihan Kepala Daerah; Direct Election vs Parliamentary Election

Dibahasnya RUU Pemilihan Kepala Daerah mengindikasikan bahwa Pemilukada akan mendapatkan bentuk yuridisnya yang lebih khusus. Memang tema ini sudah seharusnya mendapatkan apresiasi yang lebih khusus, mengingat angka sengketa pemilukada yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak pernah berkurang. Hampir setiap pemilukada (saya tidak mengatakan semua) telah menjadikan Mahkamah Konstitusi seolah-olah sebagai tahapan terakhir pelaksanaannya. Menjadikan Mahkamah Konstitusi seakan sengaja dibentuk untuk semakin memperluas jalan untuk lahirnya sengketa-sengketa pemilukada di Indonesia.

RUU ini dapat dikatakan lahir sebagai respon terhadap hal tersebut. Bahwa hal tersebut didasarkan pada asumsi efisiensi penyelenggaraan pemeritahan dan pengelolaan anggaran ditambah fakta kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I yang sebagian besar hanya berupa pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi dan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Artinya, perspektif ini melihat Gubernur tidak memiliki tanggungjawab yang langusung menyentuh masyarakat. Berbeda dengan Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Tingkat II.

Ini adalah konsekuensi logis dari pergeseran paradigma daerah otonom yang terjadi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran peradigma daerah otonom dari otonomi provinsi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke otonomi kabupaten/kotamadya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebabkan generalisasi kewenangan pada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Tingkat I. Generalisasi kewenangan yang dimaksud adalah perubahan kewenangan dari tanggungjawab langasung menjadi tanggungjawab koordinatif. Pergeseran Paradigma ini menjadikan Gubernur sebagai jabatan dengan dualitas kewenangan. Bahwa Gubernur selain sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah bersama DPRD Provinsi juga berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

Fakta ini yang kemudian menjadi alasan utama untuk mewujudkan sistem pemilihan gubernur dalam konsep parliamentary election . Generalisasi Kewenangan menjadikan political cost yang harus dikeluarkan berbandig terbalik dengan kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah yang telah mengalami generalisasi kewenangan akibat pergeseran paradigma otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Namun tentu saja konsep ini bukanlah konsep yang bebas dari dilema akademik. Tetap saja anomali perspektif dapat lahir dan mewujudkan perdebatan apabila konsep ini pun jadi diterapkan. Bahwa konsep pilkada Gubernur model parliementary elecion yang ditawarkan oleh RUU Pemilihan Kepala Daerah dapat juga dilihat sebagai upaya mempersempit saluran demokrasi di negara ini. Biar bagaimanapun, Provinsi adalah bagian dari negara ini, yang artinya Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi tetap memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Apalagi kalau kita mengkur nilai fungsi dari setiap anggaran penyelenggaraan pemilu yang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan nilai demokratisasi yang terwujud dalam setiap model direct election. Demokratisasi sebagai esensi dasar dari setiap upaya perwujudan nilai-nilai demokrasi pada sebuah negara tentu saja adalah hal yang tidak terbeli.

Dalam pandangan ini, tentu saja eksistensi rakyat sebagai entitas utama dalam sebuah negara haruslah dihidupkan dalam cara apapun. Oleh karena itu, segala bentuk pembatasan terhadap peluang rakyat untuk menentukan arah dan kebijakan negara dapat dianggap sebagai tindakan yang telah membunuh kontrak sosial sebagai falsafah dasar negara demokrasi.

Parliementary Election juga dapat berindikasi pada terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Konsep direct election yang selama ini menjadi model pemilukada membuka kesempatan kepada calon independen untuk maju dan berkontestasi. Tentu saja ketika RUU ini disahakan, para calon independen harus mengubur impiannya dalam-dalam.  UUD 1945 juga telah menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan bukan setiap anggota partai politik.

Potensi terbunuhnya Hak Konstitusional warga negara tentu saja adalah isu penting yang juga akan menghilangkan fungsi-fungsi utama penyelenggaraan negara. Apa artinya sebuah negara dan apa gunanya pemerintahan dijalankan kalau ternyata pelaksanaannya juga berdampak pada terlanggarnya hak-hak konstiusional warga negara.

Namun, semoga RUU ini bukanlah ide prematur yang harus sesegera mungkin diundangkan karena ekspektasi politik segelintir orang yang tidak mempertimbangkan potensi terlanggarnya hak konstitusional warga negara.

Apakah parliementary election ataukah direct election ataukah jalan ketiga dari pertarungan ini, hal ini tetap saja harus mempertimbangkan esensi dasar penyelenggarah pemerintahan yaitu terwujudnya welfare state dan civil society di Indonesia.