GUGATAN TERHADAP JAKSA AGUNG; Kisruh seputar legalitas Jaksa Agung

Oleh :

Andi Ryza Fardiansyah

(Ketua Umum HMI Cabang Makassar Timur 2010-2011)

Kasus gugatan Yuzril Ihza Mahendra terhadap legalitas Posisi Jaksa Agung ke Mahkamah Konstitusi menuai banyak kontroversi. Dalam persidangan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Agustus 2010 menghadirkan dua pakar hukum yaitu Prof. Dr. Bagir Manan dan Prof. Dr. Laica Marzuki. Dalam wawancara seusai sidang, Laica Marzuki menyatakan bahwa masa jabatan Jaksa Agung berkhir bersaamaaan dengan berkhirnya kabinet. Hal ini berarti bahwa masa jabatan Jaksa Agung berakhir sejak 20 Oktober 2009.

Namun hal ini mendapat pertentangan dari beberapa pihak (khususnya bagi para menteri-menteri kabinet) salah satunya oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Menurut Patrialis, Keppres pengangkatan Jaksa Agung sampai hari ini masih berlaku secara yuridis formal. Oleh karena itu, Patrialis menghimbau kepada masyarakat agar tidak gegabah menyatakan bahwa posisi Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung saat ini adalah ilegal. Hal ini menurutnya akan menggoyahkan penegakan hukum di Indonesia karena ini bisa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak.

Analisis Yuridis

Persoalan ini sesungguhnya dapat kita lihat dengan meninjau bagaimana posisi Jaksa Agung dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 kita tidak menemukan ada bab khusus yang membahas masalah Kejaksaan yang berarti dari segi legitimasi yuridis, posisi kejaksaan termasuk dibawah kekuasaan eksekutif. Maka dari itu, prosedur pengangkatan Jaksa Agung harus melalui Keputusan Presiden.

Hal ini dikarenakan dalam UUD 1945 pembagian kekuasaan negara hanya dipaparkan secara garis besar saja. Bahwa yang dipaparkan hanyalah lembaga-lembaga yang merupakan primary state organs yang secara langsung bertugas sebagai lembaga utama pelaksana kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial. Karena Kejaksaan tidak tercantum dalam satu pasal pun di UUD 1945 maka kejaksaan pastilah berada di bawah salah satu primary state organs tersebut. Dan berdasarkan formalisasi pengangkatan Jaksa Agung melalui Keputusan Presiden maka sesungguhnya Kejaksaan secara instututi berada dibawah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini juga berarti posisi dan status Kejaksaan setara dengan menteri sebagai pembantu Presiden.

Secara institusi masa kerja Presiden adalah lima tahun sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 7. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa pertanggung jawaban presiden sebagai kepala pemerintahan hanya berlaku selama lima tahun. Maka dari itu, semua Keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat pembantu Presiden juga hanya berlaku selama lima tahun. Walaupun Presiden dapat menjabat kembali pada periode berikutnya (terpilih kembali dalam pemilihan berikutnya), tidak berarti Keputusan itu masih berlaku. Maka dari itu, apabila Presiden ingin mempertahankan orang-orangnya untuk duduk pada jabatan tertentu sudah seharusnya dia mengeluarkan Keputusan Presiden yang baru. Karena secara otomatis pejabat pembantu Presiden akan mengikuti masa kerja Presiden.

Dalam kasus Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung, kontroversi muncul dikarenakan tidak adanya Keputusan Presiden yang baru yang menerangkan legitimasi Hendarman sebagai Jaksa Agung untuk periode selanjutnya. Dan ini murni merupakan kesalahan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang tidak memperbaharui Keputusan Presiden tentang pengangkatan Jaksa Agung.

Kami bukan setuju atau tidak dengan sosok Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung, karena persoalan siapa figur yang akan ditempatkan di posisi itu merupakan hak preogatif dari Presiden. Namun kami melihat ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi dalam persoalan ini. Kami menilai bahwa Indonesia adalah sebuah negara dan negara adalah sebuah organisasi. Maka pengelolaan negara pun harus dilaksanakan pada jalur-jalur hukum administrasi sebagai prinsip pengelolaan negara. Karena Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara hukum (Rechstaat) sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

Oleh karena itu, Hendarman Supandji pada dasarnya tidak bisa melakukan aktivitasnya sebagai Jaksa Agung sampai ada Keputusan Presiden yang baru. Hal ini sama sekali tidak berpengaruh dengan kinerja kejaksaan. Kejaksaan dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa karena jaksa-jaksa selain Jaksa Agung merupakan jaksa karir yang tidak ada hubungannya dengan proses politik manapun. Yang berubah hanyalah bahwa tidak ada satu orangpun yang dapat bertindak atas nama Jaksa Agung sampai ada pembaharuan Keputusan Presiden. Maka dari itu, kami menganggap pandangan MENHUKHAM sebagai ketakutan yang tidak berdasar.

Sudah tepatlah apa yang dikatakan oleh Prof. Laica Marzuki bahwa masa jabatan Jaksa Agung mengikuti masa jabatan kabinet. Yang aneh apabila menteri-menteri dalam jajaran kabinet justru mengatakan hal yang sebaliknya. Jangan sampai kita menjadi negara hukum, mengatas namakan hukum tapi mengelola negara tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Karena tidak mengelola negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum sama dengan menyatakan bahwa Indonesia “bukan” negara hukum. Dan ini merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.

PERLUASAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL

Oleh :

Andi Ryza Fardiansyah

(Ketua Umum HMI Cabang Makassar Timur 2010-2011)

Wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial (KY) muncul dalam penggodokan RUU revisi UU Komisi Yudisial. Sebenarnya ini merupakan sebuah kemajuan berfikir yang sangat baik khususnya dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia. Karena kita melihat selama ini kinerja KY hanya sebatas pada pengawasan hakim dan pengusulan hakim agung saja. Tidak lebih dari pada itu dan dapat ditafsirkan sebagai sebuah kewenangan yang tidak berimbang jika dibandingakan dengan statusnya sebagai lembaga tinggi negara.

Tidak berimbang menurut kami karena porsi kewenangan yang diberikan tidak menyangkut segala aspek yang berhubungan sehingga sebuah putusan pengadilan dapat keluar. Kita harus sadar bahwa sebuah putusan pengadilan tidak hanya berkaitan dengan hakim saja, meskipun posisi hakim sebagai subjek yang menggeluarkan putusan pengadilan. Akan tetapi, proses mulai dari penyelidikan sampai pembacaan putusan dipengadilan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dilepaskan. Seharusnya kita semua sadar bahwa hal itu tidaklah dapat dilepaskan, maka dari itu perlu pula pengawasan yang bisa menyentuh sampai pada tahap penyelidikan perkara.

Namun, menurut Ketua MA Harifin A Tumpa, hal ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945, karena yang diamanatkan dalam UUD 1945 KY hanya memiliki dua tugas yaitu mengawasi kode etik perilaku hakim dan mengusulkan Hakim Agung. Tetapi kita perlu melihat lebih seksama apa maksud dari pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang membahas kewenangan KY.

Kewenangan KY dalam UUD

Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Disini terlihat jelas bahwa KY memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Persoalannya kemudian adalah, apakah tingkah laku “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” hanya ditafsirkan sebagai pengawasan terhadap hakim-hakim saja ataukah ditafsirkan sebagai pengawasan terhadap semua pihak yang dapat berpengaruh pada hilangnya kehormatan dan jatuhnya matabat hakim?

Menurut kami, penafsiran ini mestilah diperluas. Karena bahasa dalam pasal 24B ayat (1) tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa tugas dan wewenang KY hanyalah “mengawasi”. Tidak ada kata “mengawasi” dalam ayat tersebut. Maka dari itu, penafsiran yang diberikan oleh Ketua MA menurut kami telah menjadikan pasal 24B mengalami penyempitan makna. Seharusnya kita menafsirkan pasal itu sebagai sebuah pasal yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Bahwa upaya “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” tidak hanya dalam bentuk pengawasan terhadap tingkah laku hakim saja, akan tetapi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah proses pengadilan sampai hakim mengeluarkan putusan. Karena menjaga dan menegakkan kehormatan tidak hanya mengawas. Yang mengawas adalah pada bagian “…… serta perilaku hakim”.

Penafsiran ini merupakan sebuah penafsiran gramatikal dan kami sangat mengakui itu. Namun menurut kami adalah sesuatu yang sangat penting untuk menghubungkan antara teks dan konteks sebagai satu kesatuan dari hukum. Karena menurut kami ketidak selarasan antara das sein dan das sollen yang terjadi saat ini lebih dikarenakan ketidak sinergisan antara penafsiran teks undang-undang dan konteks sosial yang berlaku.

Maka dari itu, menurut kami rencana perluasan kewenangan KY yang menjadi isu dalam penggodokan RUU KY haruslah diberikan apresiasi yang positif. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan check and balances sebagai salah satu pilar dalam hubungan kewenangan antar lembaga negara. Kita semua mengetahui, bahwa setiap instansi apakah itu, kehakiman, kejaksaan dan kepolisisan masing-masing memiliki lembaga pengawasan sendiri secara internal. Namun, dalam rangka mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat terwujudnya civil society di Indonesia, maka pengawasan pun sebaiknya dan semestinya dilakukan oleh lembaga kehakiman yang independen. Kehakiman sebagai sebuah kewenangan eksekutorial dan independensi sebagai posisi untuk menjamin setiap penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan.

Persoalan ini bukanlah persoalan apakah UUD harus berubah atau tidak, akan tetapi apakah penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum yang adil dapat terlaksana bagi masyarakat atau tidak.